.png){kind=small}
Rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan oleh pemerintah menuai reaksi positif dari masyarakat
Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan
kepolisian akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan memastikan identitas pelapor akan dijaga dengan baik.
Penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya.
Polda Metro Jaya mengumpulkan 30 organisasi kemasyarakatan (ormas) se-DKI Jakarta di Menara Peninsula Hotel, Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 22 Mei 2025.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko mengaku mendukung langkah Gubernur Jawa
Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat dalam menertibkan parkir liar di Jakarta.
Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku atau preman berinisial FM alias Omo
Oknum ormas ini mengancam jika tidak mau memberikan sisa uang Rp 200 ribu itu maka dilarang atau tidak boleh lagi berjualan di tempat tersebut
Seorang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) berinisial AHZ (38) diamankan aparat Polsek Ciledug setelah
Kasus ini bermula ketika sebuah perusahaan yang terpilih sebagai mitra sewa barang milik daerah berupa lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan mendapatkan intimidasi
ormas GRIB Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan
Warga mengeluh karena ada oknum penagih utang yang meresahkan.
Polisi menangkap 3.599 orang yang terlibat kasus premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik-praktik premanisme
Polri pernah diminta oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membantu menyelesaikan masalah
Masyarakat menunjukkan apresiasi terhadap langkah Kepolisian dalam menanggulangi aksi premanisme.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan bersikap tegas terhadap ormas yang melampaui batas.
