.png){kind=small}
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melanjutkan rencana pembangunan jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
KPK mengatakan alasan terkait hanya menetapkan lima tersangka dari enam orang yang diamankan dalam OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Pertama-tama saya harus mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya penggeledahan di kediaman mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, Rabu, 2 Juli 2025.
KPK geledah rumah eks Kadis PUPR Sumut, sita Rp2,8 miliar dan senjata api. Kasus ini terkait dugaan korupsi proyek jalan
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kasus ini masih dalam tahap awal dan juga belum genap dua minggu. Sebab itu, penyidik masih fokus kepada perkara pokoknya dulu.
KPK mencurigai bahwa mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara, Topan Obaja Ginting (TOP), tidak bertindak sendirian dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan
KPK telah memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Idianto, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara.
KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah pada Rabu-Kamis, 24-25 September 2025.
KPK bakal memanggil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.
KPK menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, jika kembali mangkir dari panggilan penyidik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Sabtu, 4 Oktober 2025.
KPK memperluas penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dengan menyisir sejumlah proyek lain yang dikerjakan oleh Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Kirun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merespons desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
KPK tegas belum temukan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kasus suap jalan. Namun, desakan publik dan insiden misterius hakim makin memanas!
Pengadilan Tipikor vonis PT Acset Indonusa denda Rp350 juta & uang pengganti Rp179,99 miliar terkait kasus korupsi proyek Jalan Tol MBZ.