.png){kind=small}
DPR RI tetap menjalankan agenda persidangan di tengah rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung di depan kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna.
pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai nominal uang
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pengawasan koperasi di Indonesia.
Pakar politik dan partai-partai tegas menolak koalisi permanen. Tanpa reformasi sistem, ide ini bisa menyuburkan kartel politik dan korupsi! Simak analisisnya.
Komisi II DPR RI berencana melakukan safari politik ke sejumlah partai politik dalam rangka menyerap berbagai masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Parlemen Iran mengkaji RUU yang melarang kapal AS dan Israel melintasi Selat Hormuz demi menjaga keamanan jalur strategis.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia segera disahkan.
Masyarakat diminta bersabar terkait akses dokumen resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Komisi III menegaskan RUU Perampasan Aset harus memperkuat pemberantasan korupsi tanpa memberi ruang bagi kesewenang-wenangan aparat.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan sejumlah ketua umum partai politik yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) ditargetkan mulai masuk dalam pembahasan resmi DPR RI sebelum penghujung 2026.
Pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih menjadi bagian dari komunikasi antarpartai politik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
RUU Daerah Kepulauan dinilai perlu menjawab tingginya biaya distribusi antarpulau yang berdampak pada pemasaran komoditas daerah.
Bahlil Lahadalia mengatakan BUK Migas yang disiapkan pemerintah akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
PKB menyebut ambang batas parlemen 5 persen tetap proporsional dan relevan, sekaligus membuka ruang pembahasan dalam RUU Pemilu.
Saan Mustopa memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI dengan target pengesahan 15 Desember 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memasang target tegas untuk merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung Oktober 2026 setelah memediasi perbedaan pandangan buruh dan pengusaha.
DPR menargetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat 8 Oktober 2026 sebelum memasuki masa reses.