Istana Tegaskan Wakil Menteri Boleh Rangkap Jabatan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, wakil menteri yang memiliki rangkap jabatan tidak melanggar aturan hukum.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, wakil menteri yang memiliki rangkap jabatan tidak melanggar aturan hukum.
Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan
Erick sendiri pada Senin lalu mengatakan dirinya telah menerima surat dari FIFA, yang menjelaskan bahwa rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketum PSSI
Komisi VI DPR RI memastikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan resmi bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.
DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dalam Rapat Paripurna, Kamis, 2 Oktober 2025.
Polri memiliki sistem yang jelas dan tertib dalam mengatur alih jabatan, sehingga setiap penugasan luar struktur tetap selaras dengan regulasi.
Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti polemik rangkap jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penolakannya terhadap permohonan uji materi yang mempersoalkan aturan rangkap jabatan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyayangkan penetapan tersangka Muhammad Misbahul Huda, guru tidak tetap di SDN Brabe 1 yang juga tercatat sebagai PLD.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menghentikan penyidikan kasus rangkap jabatan guru honorer di Probolinggo. Tersangka dibebaskan karena alasan kemanusiaan.
Nasib guru honorer M. Misbahul Huda berakhir manis! Kejagung resmi hentikan kasus rangkap jabatan demi rasa keadilan masyarakat kecil.
Transparency International Indonesia (TII) menilai proses penyesuaian terhadap kebijakan larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) masih berjalan lambat.
Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati aturan baru terkait rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).