.png){kind=small}
Komisi III DPR RI menargetkan penyelesaian dua RUU penting, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan RUU Perampasan Aset, agar dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa Kejaksaan tetap memiliki kewenangan penuh dalam penyidikan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHAP
Sebagai penegak hukum, sudah selayak bila advokat mendapat perlindungan hukum atau impunitas dalam menangani perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya
KPK memandang esensi pencekalan terhadap saksi berkaitan dengan proses penegakan hukum.
14 substansi RUU KUHAP siap disahkan Paripurna DPR! RUU ini fokus ke keadilan restoratif, hak korban, dan modernisasi hukum acara pidana Indonesia
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, membantah hoaks RUU KUHAP yang menyebut Polisi bisa menyadap dan blokir rekening sepihak tanpa izin pengadilan.
