Panja RUU TNI Lanjutkan pembahasan Revisi UU TNI pada Senin
pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas revisi UU tersebut.
pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas revisi UU tersebut.
DPR RI resmi sahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjasi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Ke-15
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tantang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dilakukan secara kebut-kebutan.
terdapat penambahan satu badan dari rencana sebelumnya yang nantinya bisa diduduki prajurit TNI aktif, BNPP
Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan perintah dari Presiden Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah turut mengoreksi Revisi Undang-Undang (RUU) TNI
Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan, saat ini draf RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah disahkan oleh DPR RI telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.
meski saat ini ada sejumlah pensiunan TNI yang menjabat di pemerintahan, hal tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan kementerian.
RUU TNI menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai pembahasannya tidak transparan dan berpotensi mengancam demokrasi serta profesionalisme militer
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Revisi Undang-Undang (RUU) TNI berpotensi dibawa ke rapat paripurna pada Kamis 20 Maret 2025.
Komisi I DPR RI menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan berlangsung secara tertutup.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid membeberkan hasil audiensi Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi I DPR RI
DPR RI bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025.
Masih dibahas lebih dalam adalah mengenai operasi militer selain perang yang rencananya ditambah menjadi 17.