.png){kind=small}
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa keduanya diduga terlibat dalam 3 perkara dan menerima uang miliaran rupiah.
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menjelaskan, saksi pertama yang diperiksa adalah inisial SMK selaku Istri Tersangka MSY.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tepatnya di lantai 5 Gedung A Kompleks Kemenaker, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yan
KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono
Putusan kasasi ini diketok oleh Hakim Agung Yohanes Priyana selaku ketua majelis bersama dua anggotanya, Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar penggeledahan di tiga titik berbeda dalam rangka pengusutan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (AW).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang (ADK), sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai Rp14,2 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan lima tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan impor barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK menduga praktik timbun uang hasil korupsi di rumah aman (safe house) sudah menjadi modus umum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
KPK berpeluang memanggil Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, dalam pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan atau KW
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Kejati Daerah Khusus Jakarta menetapkan mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Dwi Purwantoro, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Kementerian PU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar tabiat buruk Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini alias LAZ, yang diduga tak segan menerima berbagai jenis suap dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (MSI) Alvonsus Gani.