Kadin Cilegon dan Ormas Minta Jatah Proyek, Anindya Bakrie Bentuk Tim Investigasi
Kadin Cilegon bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) meminta jatah proyek pembangunan senilai Rp5 triliun
Kadin Cilegon bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) meminta jatah proyek pembangunan senilai Rp5 triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Lampung Tengah, Selasa 22 April 2025.
Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan perwakilan Kadin Cilegon bersama sejumlah ormas diduga minta 'jatah' proyek pembangunan senilai Rp5 triliun tanpa melalui proses lelang
Yulianti mengakui uang Rp2 miliar temuan KPK merupakan titipan untuk perkawinan anaknya.
KPK mencurigai bahwa mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara, Topan Obaja Ginting (TOP), tidak bertindak sendirian dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan
KPK tegas belum temukan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kasus suap jalan. Namun, desakan publik dan insiden misterius hakim makin memanas!
Ketika ditanya kemungkinan kasus yang melibatkan Ade Kuswara memiliki banyak klaster, Budi mengatakan KPK masih mendalami hal tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Bekasi pada Senin, 22 Desember 2025. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan.
KPK pada Selasa (23/12) masih melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi tersebut.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) menyampaikan pesan singkat namun penuh makna kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek
Beni Saputra diagendakan untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif dan ayahnya
Berdasarkan catatan KPK, Beni Saputra telah hadir di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.32 WIB, memenuhi panggilan pemeriksaan yang diberikan.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Nyumarno, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang
KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penerimaan uang dugaan suap oleh Muhammad Fikri Thobari selaku Bupati Rejang Lebong. Total uang yang diterima selama Ramadhan 1447 Hijriah disebut mencapai Rp980 juta.