.png){kind=small}
Indonesia dinilai tengah menghadapi ancaman serius berupa “lingkaran setan tata kelola alam”, di mana kebijakan pembangunan di berbagai sektor justru saling menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.
Menko PMK Pratikno menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan dan sumber daya alam di wilayah Sumatera
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari negosiasi tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Kementerian Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala sangat besar. Izin yang dicabut mencakup jutaan hektare perkebunan kelapa sawit serta izin pemanfaatan kayu hasil hutan
KPK di masa kepemimpinannya sudah menemukan cukup bukti untuk dugaan suapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ancam cabut IUP bermasalah! Fokus tata kelola tambang untuk rakyat, buka 225 ribu kerja baru, & amankan sumur rakyat.
Kasus pagar laut di pesisir Tangerang kembali disorot sebagai cermin ketimpangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat di sektor sumber daya alam dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat langkahnya dalam membangun sektor industri nasional yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin luncurkan transformasi hukum sektor SDA melalui mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) dan Denda Damai.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi nasional dengan menyentil para eksportir sumber daya alam yang tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas batu bara dengan menetapkan daftar barang yang dikenai pembatasan ekspor sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) strategis.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 serta Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan yang menyinggung kemungkinan Kalbar menjadi seperti Papua dan Aceh jika keadilan sosial tidak terwujud mendadak viral di media sosial.
Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN).