.png){kind=small}
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Denny JA, pemberantasan korupsi menjadi kunci utama dalam meningkatkan skor GGI.
pertemuan tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah agar menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan akuntabel
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ogah menerima 'orang titipan' untuk menduduki jabatan tertentu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, hadir dalam acara Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah di Command Centre Kantor Pemkot Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya, untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
sekitar 29 ribu sambungan air bersih Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang telah resmi diserahkan ke Perumda Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang.
Pemprov DKI Jakarta kembali membuka peluang kerja bagi tenaga profesional melalui program rekrutmen Tenaga Ahli Kelembagaan di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah (Setda)
Pemerintah Kota Bekasi memasuki babak baru dalam penguatan tata kelola pemerintahan, usai membuka masa sidang paripurna
Prsoalan aset di Kota Tangerang masih menyisakan ganjalan administratif. Penyelesaian status kepemilikan sejumlah aset.
Jamintel Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani, mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah percontohan penerapan aplikasi Jaga Desa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keprihatinannya atas terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan delapan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi.
