.png){kind=small}
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia resmi digugat ke MA.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto resmi mengajukan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 8 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur perlindungan wartawan masih terlalu umum
Ketua Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa siapa pun yang menilai ada kecacatan dalam aturan KUHAP baru dipersilakan mengajukan uji materi ke MK.
Permohonan ini ditolak karena MK menilai dalil permohonan para pemohon tidak beralasan hukum
Putusan kedua perkara itu akan diucapkan Mahkamah mulai pukul 13.30 WIB bersamaan dengan delapan perkara uji materi lainnya.
MK resmi menolak gugatan nikah beda agama perkara nomor 265/PUU-XXIII/2025. Hakim menilai permohonan tidak jelas dan tetap pada aturan UU Perkawinan yang sah.
Dalam putusan terbarunya, MK menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan untuk melegalkan pernikahan antarumat berbeda agama.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan nikah beda agama. Simak alasan lengkap MK, dissenting opinion hakim, dan dampaknya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait uji materi Undang-Undang APBN yang mempersoalkan alokasi dana program MBG di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma terkait uji materi UU ITE dan KUHP. MK nilai permohonan kabur dan tidak lazim.
