Istana Bantah Adanya PHK Massal Dampak Efisiensi: Kalau Kontrak Selesai Jangan Bilang PHK

fin.co.id - Istana membantah adanya gelombang putusan hubungan kerja alias PHK karena adanya efisiensi anggara negara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, semua orang bisa saja kena PKH tanpa adanya kebijakan efisiensi. Menurutnya, orang yang putus kontrak bukan disebut PHK.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.

Ia pun memastikan tak ada PHK imbas adanya efisiensi anggaran.

"Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," sambungnya.

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan, termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," tegas dia.

Hasan menjelaskan penyisiran yang dilakukan Prabowo belakangan ini mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial.

Di antaranya seperti pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," kata Hasan. (*)