Palestina Kecam Rencana Israel Memecah Jalur Gaza Selatan

fin.co.id - Rencana pemerintah Israel untuk membentuk koridor militer di Jalur Gaza selatan menuai kecaman keras dari Kepresidenan Palestina. Langkah ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas wilayah Palestina yang telah diakui secara internasional sejak 1967.

Rencana Pemecahan Jalur Gaza Selatan

Pada Rabu, 2 April 2025, Ketua otoritas pemerintahan Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana pembentukan "Poros Morag" di Gaza selatan. Poros ini disebut-sebut akan mirip dengan Koridor Philadelphi yang sudah dikuasai Israel di Gaza Utara sejak Mei 2024. Poros Morag bertujuan untuk memisahkan wilayah Khan Younis dari Rafah, yang secara langsung memengaruhi teritorial Palestina di kawasan tersebut.

Nama Poros Morag sendiri diambil dari sebuah pemukiman Israel yang pernah didirikan di Gaza selatan sebelum penarikan sepihak Israel dari daerah tersebut pada tahun 2025. Menanggapi rencana ini, Kepresidenan Palestina mengecam tindakan tersebut sebagai langkah Israel untuk mempertahankan penjajahannya terhadap Gaza.

Pelanggaran terhadap Hukum Internasional

Menurut pernyataan resmi Kepresidenan Palestina, langkah Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang mengakui Jalur Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki. Palestina menilai rencana Poros Morag mencerminkan niat Israel yang sesungguhnya untuk terus memecah teritorial Palestina dan mengabaikan legitimasi internasional.

“Bisunya komunitas internasional telah mendorong pihak penjajah untuk terus melakukan tindak kejahatan terhadap rakyat dan wilayah kami,” tegas pernyataan Kepresidenan Palestina.

Seruan kepada Komunitas Internasional

Dalam pernyataan tersebut, Kepresidenan Palestina menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk segera turun tangan. Intervensi mendesak dinilai penting untuk menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Selain itu, Palestina meminta penarikan mundur pasukan Zionis dari Jalur Gaza dan pemberian akses penuh kepada otoritas Palestina untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Hal ini termasuk implementasi rencana pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta penghantaran bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kelaparan yang terus memburuk.

Tuduhan Genosida

Kepresidenan Palestina juga menyebut rencana tersebut sebagai bagian dari perang sistematis yang dilakukan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Netanyahu bahkan dilaporkan menyatakan bahwa Poros Morag akan menjadi "Rute Philadelphi berikutnya," sebagaimana dilaporkan harian Yedioth Ahronoth.

Rencana pemecahan Jalur Gaza selatan ini menjadi sinyal bahaya bagi masa depan wilayah Palestina. Komunitas internasional diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan tersebut. (*)