Forum Purnawirawan TNI dari Try Sutrisno hingga Fachrul Razi Tuntut Pemakzulan Wapres Gibran

fin.co.id - Para eks pimpinan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena dianggap menyalahi konstitusi dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres)

Forum Purnawirawan mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) turunkan  Gibran dari kursi Wakil Presiden. Tuntutan ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Beberapa tokoh yang ikut dalam forum itu yakni menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Kemudian, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007.

Lalu, laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Bukan saja itu, Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga ikut ambil bagian menandatangani tuntutan tersebut.

Tuntutan dan pernyataan sikap itu disampaikan pada Kamis lalu 17 April 202 dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dokumen pernyataan sikap dibingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih bertulisan, "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI".

Berikut isi tuntutan tersebut :

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.