Bobby Nasution Sebut Ada 5 OPD Diperiksa Soal Dugaan Korupsi

fin.co.id - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan saat ini ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi.

Hal itu disampaikan Bobby saat melakukan pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada Senin, 28 April 2025.

“Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah kami yang sedang diperiksa sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” kata Bobby dalam keterangan resminya pada Senin, 28 April 2025.

Bobby menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas kepala daerah.

Namun, harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah. 

Ia meminta KPK agar memperkuat kehadiran di daerah, tidak hanya dalam konteks pencegahan.

Tapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah. 

“Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih: apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih,” kata Bobby.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik,” tandasnya.

Dalam agenda tersebut, Bobby turut mengapresiasi kegiatan Rakor Pemberantasan Korupsi ini.

Ia menilai ruang dialog yang diberikan menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan pandangan dan tantangan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang hari ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang diskusi. Ini penting agar kami bisa menyampaikan pandangan langsung tentang persoalan korupsi di daerah masing-masing," ucap Bobby.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Agung Yudha Wibowo mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menjadi dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah bebas dari korupsi atau tidak.

“Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu," kata Agung.

Ia menambahkan KPK akan terus berperan aktif dalam upaya mencegah korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.