Temui Andra Soni, Menteri Karding Ingin Balai Latihan Kerja di Tangsel Jadi Pusat Pelatihan PMI

fin.co.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengharapkan agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Latihan Kerja Provinsi Banten di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), menjadi salah satu pusat pelatihan untuk calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Karding mengakui, fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov Banten itu cukup lengkap. Sehingga, sambungnya, dapat dikembangkan menjadi tempat pelatihan bagi pekerja migran yang ingin berangkat luar negeri secara prosedural.

"Saya meminta tolong supaya salah satunya di sini mungkin bisa menjadi pusat atau sentral vokasi untuk pekerja migran," ujarnya kepada awak media, Jumat, 2 Mei 2025.

Karding menjelaskan, bentuk pelatihan kerja itu meliputi berbagai bidang profesi. Dia mencontohkan, seperti mengelas, workshop kecantikan, tehnik listrik, hingga kebutuhan industri.

"Jadi ada yang khusus fokus untuk cluster untuk mengirim menempatkan pekerja berskill ke luar negeri, itu yang menjadi tujuan utama kunjungan ke UPTD," sambung Karding.

Dia juga optimis, jika calon PMI fokus membenahi skill dalam bekerja, nantinya akan menambah pengalaman di luar negeri, dan dapat dipastikan menguasai bidang tersebut.

"Daripada tidak bekerja di sini, kita dorong ke luar negeri. Itu akan meningkatkan skill mereka, pengalaman mereka, pengetahuan mereka. Pulang-pulang bisa jadi expert," katanya.

Tak hanya itu, Karding mengatakan, pihaknya juga mendorong kerja sama antara Kementerian P2MI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni. Terutama untuk mengurangi angka pengangguran.

"Angka pengangguran yang ada di Banten ini menurut Pak Gubernur cukup tinggi datanya, ada sekitar 414.000 per tahun dan itu kami tawarkan untuk umur-umur 15-29 tahun," katanya.

Nantinya, para calon pekerja itu akan dilatih secara terintegrasi di Balai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tangsel. Seperti pelatihan skill, bahasa hingga sertifikasi.

"Lalu kita urus dokumennya bersama. Mungkin bisa pakai BUMD atau mungkin bisa pakai swasta, tidak ada masalah," jelasnya.

Karding menerangkan, jika setiap Kabupaten/Kota mempunya target 3.000-4.000 calon pekerja yang memiliki skill mumpuni, pastinya itu akan sangat membantu.

"Tetapi memang harus didesain khusus, karena itu kami akan mendorong kerja sama dengan Pak Gubernur," tukasnya.

(Candra Pratama)