Macet di Jakarta Tak Kunjung Usai, DPRD DKI Sentil Kebijakan Ganjil Genap

fin.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyoroti kebijakan ganjil genap yang selama ini diterapkan di Ibu Kota. Menurutnya, skema rekayasa lalu lintas itu belum mampu menjawab persoalan kemacetan secara menyeluruh.

"Kita tidak bisa terus bertumpu dengan 'kebijakan tambal sulam'. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekadar teknis rekayasa lalu lintas," kata Rio saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 9 Mei 2025.

Rio menilai, rencana Pemprov DKI yang sempat menggulirkan wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP), tidak sejalan dengan langkah Dinas Perhubungan yang masih mengandalkan sistem ganjil genap.

"Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek," lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa ganjil genap hanyalah solusi sementara yang belum menyentuh akar permasalahan kemacetan Jakarta. Bahkan, kata dia, kebijakan tersebut justru memunculkan dampak yang kontraproduktif.

"Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru," ujar Rio.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan ERP belum diterapkan lantaran pemerintah daerah masih fokus meningkatkan kualitas transportasi umum.

ERP sendiri merupakan sistem pengendalian lalu lintas berbasis tarif elektronik bagi kendaraan bermotor yang melintas di sejumlah ruas jalan tertentu pada jam sibuk.

Skema ini diharapkan bisa mengurangi volume kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi massal, sekaligus menghasilkan pendapatan daerah yang dapat disalurkan sebagai subsidi transportasi.

Saat ini, Pemprov DKI masih menerapkan kebijakan ganjil genap di 25 titik Jakarta sebagai upaya menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Ibu Kota.