Ogah Tanggapi Mutasi Dokter IDAI, Menkes: Mending Urusi TBC

fin.co.id - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin ogah menanggapi soal polemik mutasi sejumlah dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Menurutnya, polemik ini tidak memberikan manfaat selain meresahkan masyarakat.

"Jadi menimbulkan keresahan di masyarakat. Saran saya, yuk, lebih baik kita mengurus ini (eliminasi tuberkulosis)," kata Budi ketika ditemui usai peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Kantor Lurah Rambutan, Jakarta Timur, Jumat, 9 Mei 2025.

Dia mengatakan, masih banyak permasalahan kesehatan di masyarakat yang lebih mendesak untuk ditangani. Karena, sambungnya, hal itu lebih penting daripada mengurusi mutasi dokter IDAI.

"Masyarakat pada meninggal 100 ribu (karena TB). Daripada mengurusi hal-hal yang mutasi," pungkasnya.

Terlebih, Budi juga menyebut bahwa penolakan terhadap mutasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Rotasi itu sudah saya lakkukan, mungkin di atas 50. Batch dokter Piprim ini ada 10. Saya terus terang tidak hafal nama-namanya, tapi saya menyesalkan juga kenapa dari 50 ini, yang ini ramenya luar biasa," cetusnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota IDAI, termasuk Ketua Umum IDAI Piprim Basar Yanuarso, Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara Sjakti, Ketua IDAI Jawa Tengah Fitri Hartanto dimutasi secara mendadak oleh Kemenkes dari rumah sakit tempatnya bertugas.

Ada pula Ketua IDAI Sumatra Utara Rizky Adriansyah yang diberhentikan dari RS Adam Malik Medan karena masalah kedisiplinan.

Menurut mereka, mutasi ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk membungkam independensi profesi dokter. Di mana, IDAI sejak mula menolak pengambilalihan kolegium ilmu kedokteran anak ke Kemenkes.

"Di UU Nomor 17 Tahun 2023, kolegium itu dibentuk oleh kelompok ahli, kelompok pakar, yang sifatnya independen. Tapi tiba-tiba Kementerian Kesehatan itu membentuk kolegium sendiri. Padahal, kolegium seharusya dibentuk oleh kelompok ahli tiap disiplin ilmu Kesehatan,” terang Piprim di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

(Annisa Zahro)