Kementerian UMKM Gagas Koperasi Kemitraan Solusi untuk Aplikator dan Ojol

fin.co.id - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyarankan pembentukan koperasi kemitraan bagi mitra ojek online (ojol) pada setiap aplikator. Usulan ini sebagai jalan keluar memperkuat ekosistem kemitraan yang sehat antara pengemudi ojol, aplikator, dan pelaku UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, koperasi kemitraan ini akan menjadi wadah kolektif untuk memperkuat posisi ekonomi para mitra pengemudi. Terutama, kata dia dalam pengadaan atribut kerja seperti jaket, helm, serta menyediakan layanan simpan pinjam, dan usaha produktif.

"Dari koperasi, kita bisa mendorong semangat usaha dari anggota untuk anggota. Ini juga sejalan dengan gagasan Koperasi Merah Putih yang sedang Pemerintah galakkan," kata Maman kepada wartawan, Kamis, 22 Mei 2025.

Menurut dia, ini merupakan langkah strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan industri transportasi online di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kementerian UMKM, kata dia, akan terus berperan aktif menciptakan iklim kemitraan yang inklusif, dan adaptif.

"Kementerian UMKM berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi online, termasuk hubungan antara aplikator dengan pengemudi ojek online serta merchant UMKM di dalamnya," katanya.

Menurut Maman, sinergi antara layanan transportasi daring dan pelaku UMKM terutama di sektor makanan, minuman, dan ritel sangat krusial dalam memperkuat roda ekonomi digital.

"Ekosistem digital kita tidak boleh terganggu hanya karena adanya polemik terkait tarif. Aplikator dan pengemudi ojek online saling membutuhkan. Tanpa salah satu unsur tersebut, perputaran ekonomi digital tidak akan optimal," katanya.

Menanggapi isu tarif bagi hasil dan potongan komisi yang sempat menjadi pemicu aksi protes mitra pengemudi, Maman mengimbau, agar seluruh pihak membuka ruang dialog dan mencari solusi secara konstruktif.

"Tidak perlu berpolemik. Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan skema yang ditawarkan satu aplikator, tersedia pilihan lain dengan kebijakan yang lebih sesuai. Prinsip kami adalah menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan bagi semua pihak," pungkasnya.

Sebelumnya, demo ojek online (ojol) pada Selasa, 20 Mei 2025, menjadi sorotan publik dan media. Demo ojol 2025 diklaim mencapai 25.000 driver ojol dari berbagai kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera ikut ambil bagian dalam aksi ini.

Aksi demo ojol 2025 ini juga disertai penghentian total layanan aplikasi transportasi daring selama 24 jam. Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan aplikator yang dinilai merugikan pengemudi.

Seluruh layanan, mulai dari transportasi penumpang, pengantaran makanan, hingga pengiriman barang, dihentikan dari pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

Berikut lima tuntutan demo ojol:

1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menhub Dudy Purwagandhi untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yakni Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.

2. Meminta Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.