Lahan BMKG Diserobot GRIB Jaya, Istana: Pemerintah akan Berantas Premanisme

fin.co.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan bahwa tindakan yang akan diberantas oleh pemerintah adalah premanisme.

Hasan pun menegaskan terkait hal ini Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik-praktik premanisme.

“Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan,” kata Hasan di kantornya, Senin 26 Mei 2025.

Lebih lanjut, Hasan pun mengatakan tindakan premanisme itu dihilangkan karena mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan usaha di Indonesia.

“Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini,” pungkasnya.

Ia pun meminta agar istilah organisasi masyarakat atau ormas tidak gampang digunakan.

"Jangan mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas itu banyak, teman-teman. Jadi ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas. Apalagi, sebut saja. Jadi, banyak," jelas Hasan.

Sebelumnya, ormas GRIB Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan. Ormas GRIB Jaya bahkan meminta Rp 5 miliar kepada BMKG.

Terkait hal ini, Polisi menyebut sudah memasang plang bahwa lahan milik BMKG tersebut sedang dalam proses penyelidikan.

"Penyelidik mengambil langkah-langkah kepolisian agar TKP status quo karena masih dalam proses penyelidikan dan telah dipasangi plang oleh tim penyelidik dari Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang menunjukkan bahwa 'Sedang dalam proses penyelidikan', untuk proses pendalaman," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Jumat, 23 Mei 2025. (Anisha Aprilia)