.png)
fin.co.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia buka suara soal isu Presiden Prabowo bakal bongkar kabinet atau reshufle.
Bahlil menegaskan, reshuffle merupaka hak prerogatif Presiden Prabowo. Kata dia, pihaknya tidak mau campur tangan.
"Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil, Jumat 6 Juni 2025.
Menurut Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Presiden memiliki keleluasaan untuk menyusun kabinet yang dianggap paling ideal dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait kabar reshuffle yang tengah berembus.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Bahlil.
Al Muzammil mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo demi terciptanya kabinet yang baik.
"Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang," kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden tentunya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinetnya.
Para menteri tersebut adalah pelaksana dari program-program yang disusun oleh Presiden Prabowo sehingga kesuksesan pemerintahan Presiden tentu sangat bergantung pada kinerja para menterinya.
"Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujarnya. **
