Dua Tahun Prabowo-Gibran, PKS Soroti Keracunan MBG dan Korupsi, Minta Berbenah

fin.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun kepemimpinan mereka. PKS mengapresiasi berbagai pencapaian pemerintah, tetapi meminta sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga korupsi, segera dibenahi.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan pandangan tersebut dalam konferensi pers pada Senin 19 Oktober 2026. Ia menilai pemerintah telah menghasilkan sejumlah capaian, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan demi kepentingan masyarakat.

"Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi, kami melihat banyak pencapaian-pencapaian yang dihasilkan oleh pemerintahan, tapi juga beberapa masih menjadi pekerjaan rumah," ujarnya dalam konferensi pers, Senin 19 Oktober 2026.

Salah satu perhatian PKS adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita pemerintah. Menurut Kholid, program tersebut memiliki tujuan baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan, termasuk kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.

PKS Targetkan Tidak Ada Lagi Kasus Keracunan MBG

Kholid menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG perlu dievaluasi agar insiden keracunan tidak kembali terjadi. Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan memperbaiki pelaksanaan program di lapangan.

"Seperti contoh ada yang terdampak keracunan, misal. Maka harusnya ke depan zero case keracunan itu. Zero case terjadinya keracunan," jelasnya.

Selain aspek keamanan pangan, PKS juga menyoroti tata kelola program pemerintah yang dinilai perlu diperkuat. Kholid menyinggung masih adanya kasus korupsi dalam proses pengadaan dan meminta pembenahan dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

"Kami mendorong program asta cita itu dibuat diperbaiki lebih baik lagi sehingga tepat sasaran penerimanya, governance secara tata kelolanya harus lebih bagus lagi dan zero case terkait korban keracunan," jelasnya.

Menurut Kholid, perbaikan tata kelola diperlukan agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pengelolaan Hutan Juga Menjadi Catatan

Tidak hanya program MBG dan persoalan korupsi, PKS turut meminta pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Kholid menekankan pentingnya perlindungan hutan serta upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta kementerian terkait meningkatkan ketelitian dalam mengelola kawasan hutan dan menjalankan upaya perlindungan lingkungan.

"Bagaimana Kementerian Kehutanan seharusnya lebih jeli lagi, lebih baik lagi dalam mengelola hutan dan terkait Kementerian Lingkungan Hidup harus lebih jeli lagi terkait bagaimana pelindungan hutan kita," pungkasnya.

Catatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi PKS terhadap sejumlah sektor yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah menjelang dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.