.png)
fin.co.id - Komisi III DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, keberadaan Saber Pungli tersebut tidak jelas. Bahkan, pelaku yang ditangkap juga tidak signifikan.
"Karena (Satgas Pungli) enggak jelas. Jadi dia tidak efektif dan implementatif. Dan tangkapannya juga kecil, kemudian yang ditangkap juga enggak signifikan," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.
Terlebih, kata dia, Saber Pungli tersebut mati suri. Oleh karena itu, ia menilai tim Saber Pungli tersebut harus dibubarkan karena tidak jelas tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
"lya daripada dia mati suri, daripada Satgas Pungli itu mati suri, sebaiknya memang harus dilikuidasi, harus dibubarkan. Karena memang seperti saya katakan tadi, gak jelas juga tupoksinya," jelas dia.
Politikus PKS ini mengatakan, penindakan terhadap pungli telah dilakukan oleh instansi maupun kementerian/lembaga lewat kewenangan dan programnya.
Ia mencontohkan seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Nah itu sebenarnya kan sudah bisa mencegah yang namanya Pungli tersebut. Tapi oleh karena itu saya termasuk yang mendukung bahwa Satgas Saber Pungli ini dibubarkan karena dalam pandangan saya tidak efektif, tidak implementatif," katanya.
Meski dibubarkan, Nasir meminta pembubaran Satgas Saber Pungli tidak mereduksi komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik pungli di tingkat pusat.
"Cuman jangan sampai kemudian dibubarkannya Satgas Saber Pungli ini, ya kemudian tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah pungutan-pungutan liar ini. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar," katanya.
(Anisha Aprilia)
