Politik . 02/07/2025, 17:57 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, rendahnya serapan anggaran di sejumlah provinsi baru, terutama Papua Tengah. Karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
Hal itu dikatakan Tito usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dengan agenda perkembangan dan kendala di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
"Kami lihat pendapatan sampai sehari ini ya, yang tinggi itu adalah di Papua Pengunungan, saya ulang di Papua Tengah, 48 persen lebih. Sementara daerah lain masih di bawah 18 persen di bulan Juni. Padahal mereka dananya dari pusat," kata Tito.
Ironisnya, kata Tito, penyerapan belanja daerah justru sangat rendah. Di Papua Tengah misalnya, kata dia, meskipun pendapatan daerah mencapai 48 persen, realisasi belanjanya hanya 15 persen.
"Berarti uangnya ketahan di bank ini. Saya sudah cek langsung kepada Gubernur, Gubernur ingin melakukan perombakan Kepala Dinas. Sehingga akhirnya uangnya enggak bisa direalisasikan oleh para Kepala Dinas," terangnya.
Tito menyatakan, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Papua Tengah saat ini berada pada angka minus 25 persen.
"Kalau di atas 3 persen itu artinya maju. Nasional kita 4,87 itu maju berarti kita. Tapi kalau dibawah 0 itu mundur. Ini mundurnya minus 25. Pengaruhnya bukan hanya di Papua Tengah, tapi angka pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terkurang karena Papua Tengahnya minus 25," bebernya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan, penyaluran dana ke DOB masih terkendala syarat administratif yang dianggap terlalu kaku oleh pemerintah daerah.
"Karena syarat salurnya yang disyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi. Nah ini menyangkut masalah teknis, oleh karena itu ya mungkin masalah kompetensi yang menanganinya ya. Mungkin syaratnya dianggap terlalu rigid," katanya.
Untuk mengatasi hal ini, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan akan membentuk tim gabungan untuk turun langsung ke daerah-daerah yang rendah penyerapannya.
Khusus untuk Papua Pegunungan, Tito menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur belum berjalan karena belum adanya penetapan lahan yang “clear and clean”.
"Tapi yang di Papua Pegunungan, ini masih stuck karena di daerahnya belum menentukan lahan yang clear and clean. Itu di daerah Woma atau di daerah namanya Gunung Susu. Kami akan turunkan tim nanti ke sana supaya memberikan pendampingan," katanya.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe menyatakan, koordinasi lintas sektor penting untuk mempercepat pembangunan di Papua.
"Kami semua secara terintegrasi bergerak untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Jadi saya memilai ini persoalan ada bagian infrastruktur, kalau Pak Mendagri adalah bagaimana tata kelola manajemen pemerintahan itu bisa secepat hadir," kata Taufan.
(Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media