Ogah Hentikan Penulisan Ulang Sejarah meski Dikritik, Fadli Zon: Ini Proyek Negara

"Ketiadaan posisi Menteri Kebudayaan di dalam TGPF dapat diartikan bahwa Menteri Kebudayaan sekarang ini tidak punya otoritas sama sekali untuk memberi penilaian, memberi penilaian apa yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei itu. Apakah ada perkosaan masalah atau tidak?" kata Usman.

Laporan TGPF yang disusun 1998 juga telah diserahkan ke PBB sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas kejadian tersebut.

Menurut Usman, pernyataan Fadli berisiko menghapus ingatan kolektif bangsa terhadap tragedi yang menyisakan luka mendalam, terutama bagi korban perempuan Tionghoa.

"Penyangkalan Menteri Kebudayaan juga terlihat dari tidak sensitifnya pernyataan itu pada perspektif korban. Ia mengasumsikan kehati-hatian akademik itu dengan menghubungkannya bahwa itu bisa berdampak kepada karakter kolektif bangsa, nama baik bangsa, atau nama bangsa dipermalukan. Ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya hanya sloganistik ya," tuturnya.

(Fajar Ilman)