Ancaman Ekspor China terhadap Kebijakan Tarif Dagang Presiden AS Donald Trump

fin.co.id - Ancaman tarif dagang Amerika Serikat (AS) yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, membuat China mulai mengalihkan ekspor ke Asia Tenggara.

Hal ini dibuktikan lewat data resmi China secara tahunan pada periode Mei 2025 lalu. Data menunjukkan ekspor China secara keseluruhan telah naik hingga 4,8 persen. 

Dengan angka ini, muncul kekhawatiran akan dampak ekspor China ini kepada perdagangan di Indonesia.

Menanggapi kekhawatiran ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) N.M.Kusuma Dewi menyatakan, hingga saat ini data perdagangan yang ada masih menunjukkan tren positif.

"Jadi kami masih optimis bahwa ekspor tetap bisa berjalan," jelas Dewi kepada Disway lewat pesan WhatsApp, pada Senin 7 Juli 2025.

Lebih lanjut, Dewi juga menambahkan bahwa saat ini, Kemendag juga tetap berupaya membuka akses pasar, serta memperluas pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan internasional.

"Kemendag tetap berupaya membuka akses pasar dan memperluas pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan internasional, di samping memperkuat dan memfasilitasi UMKM agar bisa ekspor melalui program UMKM BISA ekspor," ujar Dewi.

Ancaman Tarif Tambahan 10 Persen Presiden AS 

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump juga dikabarkan telah memberikan ancaman berupa pengenaan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara-negara yang mendukung BRICS.

Dengan adanya ancaman ini, ekonom menilai ancaman tarif tambahan 10 persen akan memukul ekonomi negara-negara BRICS jika mereka menghadapinya secara individual. 

"Indonesia misalnya, akan terkena dampak pada ekspor tekstil, karet, elektronik, baja, serta CPO olahan. India akan terpukul pada ekspor IT dan farmasi. Brasil pada kedelai dan daging. Rusia dan Iran pada energi dan logam. Afrika Selatan pada mineral kritisnya," jelas Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi oleh Disway.

Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa jika BRICS merespons secara kolektif, maka ada kemungkinan bahwa daya tawar mereka justru melonjak. 

Dalam hal ini, dirinya juga menambahkan bahwa saat ini, BRICS juga tengah membangun sistem pembayaran lintas negara berbasis mata uang lokal dan bank pembangunan bersama. 

Alhasil, jika tekanan tarif AS justru mempercepat de-dollarisation dan perdagangan intra-BRICS, maka ancaman Trump akan menjadi bumerang bagi AS sendiri.

"Mereka menguasai lebih dari separuh populasi dunia dan memiliki PDB gabungan yang sudah melampaui G7 dalam paritas daya beli," pungkas Achmad.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa ancaman tarif Trump justru memicu munculnya countervailing coalition BRICS. Pasalnya, sejarah menunjukkan bahwa saat OPEC bersatu pada 1973, embargo minyak mereka mengguncang AS.

"Jika BRICS melakukan strategi serupa dalam konteks perdagangan dan investasi, efeknya bisa mengguncang pasar global dan memaksa AS menegosiasikan ulang pendekatannya," tutup Achmad. (Bianca Chairunisa)