.png)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pelaksanaan program sekolah swasta gratis saat ini masih menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto.
fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, pelaksanaan program sekolah swasta gratis saat ini masih menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto. Walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerbitkan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang sekolah gratis, kata Pramono, untuk mengeksekusinya diperlukan Peraturan Presiden (Perpres).
“Kita nunggu Perpres-nya. Kemarin kan baru keputusan MK,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Juli 2025.
Pramono memastikan, anggaran untuk program sekolah swasta gratis tidak menjadi persoalan bagi Jakarta. Saat ini, kata Mas Pram sapaan akrabnya, di Jakarta sendiri sedang mempersiapkan uji coba sekolah swasta gratis di 40 sekolah.
“Tetapi kami menunggu Perpresnya dulu baru akan kami teruskan,” kata Pramono.
Diketahui program sekolah swasta gratis ini menjadi salah satu program yang sering digembor-gemborkan Pramono semasa kampanye Pilkada Jakarta 2024.
"Kita belum mendapatkan kejelasan apa kendalanya dalam pelaksanaan," ucapnya.
Sekadar diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu. Namun sekolah swasta 'elite' dibolehkan memungut biaya dari siswa.
Baca Juga
Pada Selasa, 27 Mei 2025, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyebut negara pemerintah pusat dan daerah harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
(Cahyono)
