Politik . 12/07/2025, 07:11 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp16,1 triliun untuk tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, dari pagi awal Rp79,42 miliar menjadi Rp16,1 triliun.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, usulan ini dilakukan agar pelaksanaan program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak lagi bersifat reaktif. Pasalnya, kata dia, selama ini pengajuan anggaran untuk program tersebut kerap kali dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.
"Bantuan pangan dan SPHP, pengajuannya selama ini selalu berdasarkan kondisi di lapangan dan itu memakan waktu. Idealnya, program seperti ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.
Arief menambahkan, untuk kebutuhan stabilisasi harga, diperlukan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun-nya. Sementara untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Oleh karena itulah, dirinya menilai bahwa perencanaan anggaran yang matang sangatlah dibutuhkan intervensi bisa dilakukan dengan lebih cepat.
"Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran. Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan" terang Arief.
Skema SPHP untuk Stabilisasi Harga
Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog juga harus digerakkan untuk menjaga harga agar tetap stabil.
Selain itu, Bapanas juga mengungkapkan bahwa stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini sendiri dinilai sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.
"SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap," tegas Arief.
Komisi IV DPR Berikan Dukungan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman juga turut memberikan dukungannya atas usulan penambahan dana anggaran Bapanas ini. Menurutnya, anggaran Bapanas yang berjumlah sebesar Rp 79 miliar tersebut memang dinilai terlalu kecil, dan hanya bersifat untuk mendukung manajemen.
"Oleh karena itu, Kepala Badan Pangan Nasional mengajukan usulan tambahan. Karena beliau kan juga punya konsep pemikiran perencanaan 1 tahun. Bagaimana kemudian Bapanas bisa punya perencanaan yang matang terkait program-program untuk tahun 2026," jelas Alex.
Selain itu, Alex juga turut menambahkan bahwa argumentasi tersebut diterima dengan baik oleh Komisi IV DPR RI dan telah ditindaklanjuti dalam bentuk kesimpulan rapat yang mendukung usulan tambahan tersebut. "Argumentasi tersebut diterima dengan baik," ujarnya.
PT.Portal Indonesia Media