Politik . 15/07/2025, 20:23 WIB
Penulis : Khanif Lutfi | Editor : Khanif Lutfi
fin.co.id - Politisi senior PDIP Aria Bima merespons tudingan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan adanya agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyarankan agar Jokowi berbicara mengenai pemikiran yang strategis. Terlebih, kata dia, Jokowi pernah menjadi presiden 2 periode.
"Pak Jokowi ini presiden dua kali sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal hal yang besar, pikiran pikiran yang besar pikiran pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini negara ini untuk lebih ke depan ya.," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia menyebut narasi-narasi yang tidak jelas justru membuat publik merasa bingung. Ia menilai Jokowi telah mengetahui dalam politik banyak skenario terjadi dan penuh drama.
"Ada skenario di belakang PDI, ada skenario di belakang Golkar, ada skenario di belakang tersangkanya Pak Hasto dan Tom Lembong," ujarnya.
Ia lantas mencontohkan soal apa yang dilakukan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima RI.
"Bu Mega bicara soal sisi kemanusiaan membangun peradaban tidak hanya Indonesia tapi seluru dunia ya di Vatikan sekarang di China bagimana saat peradaban ditabrak terjadinya perang yang gak karuan ini ya kan. Bagaimana norma norma tentang pri kemanusiaan tentang keadilan tentang kebersamaan itu harus di glorifikasi," imbuhnya.
"Saya tidak menyalahkan pak jokwi menyampaikan hal itu ke publik tapi sebaiknya pak Jokowi lebih menarasikan memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini jangan publik di bawa ke hal yang terlalu kecil. Menurut saya soal ijazah ini juga terlalu berlebihan juga sehingga masalah masalah penting bangsa ini tidak menjadi wacana," lanjut dia.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah dorongan dan semangat dari Jokowi selaku negarawan, orang yang pernah menjadi Presiden RI dua periode, mantan gubernur, dan mantan wali kota, untuk bangkit dan maju menghadapi persoalan bangsa yang ada saat ini.
"Rakyat jangan diajak ikut mikir pemimpinnya, rakayat jangan diajak mikir partai politiknya. Tapi rakayat perlu ada suatu pencerahan harus apa ke depan dengan semakin banyaknya pengangguran," tuturnya.
"Rakyat harus apa dimana daya beli yang semakin tidak terjangkau. Harus (tau) mengatasi berbagai kendala kesulitan hidup ini dia butuh pemimpin. Entah itu kepala daerah entah itu DPR entah itu presiden tapi rakyat buruh pemimpin bukan hanya butuh seorang presiden atau kepala daerah atau ketua partai jadi jangan tambahkan rakyat mikir hal hal yang tidak perlu karena dia sudah cukup berat, termasuk keluh kesah antar pemimpin pemimpin ini," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuding ada agenda besar politik dibalik isu ijazah palsu yang ditudingkan kepadanya. Menurut Jokowi, ada pihak yang sengaja ingin menurunkan namanya di kancah politik nasional.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu ini. Termasuk isu pemakzulan (Gibran). Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Buat saya biasa-biasa saja lah," bebernya, di Solo, Senin, 14 Juli 2025. (Anisha Aprilia)
PT.Portal Indonesia Media