Rano Karno Murka: Dugaan Pungli Rekrutmen PPSU Kembali Terungkap

fin.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengungkapkan kemarahannya terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Rano menyatakan dirinya mendapat laporan mengenai adanya oknum yang memanfaatkan proses rekrutmen PPSU pada periode sebelum ia menjabat dengan meminta bayaran hingga puluhan juta rupiah dari para pelamar.

Menurutnya, tindakan pungli semacam ini sudah bukan hal baru dan telah lama menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.

Karena itu, pria yang akrab disapa Bang Doel ini menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku pungli dalam proses seleksi tenaga PPSU tahun ini.

"Kita udah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian, puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu. Jadi langsung ditindak aja," ujar Rano di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.

Mantan Gubernur Banten tersebut mengakui bahwa hingga saat ini masih ditemukan praktik pungli dalam perekrutan PPSU. Ia menegaskan komitmennya untuk membersihkan proses rekrutmen dari para pelaku pungli.

"Ya gak bisa ditutupi ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas," tegas Rano.

Isu ini juga mencuat dalam forum resmi. Dalam Rapat Paripurna yang membahas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Rancangan Perubahan Umum APBD serta KUA-PPAS APBD 2025, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, melakukan interupsi dengan membawa isu serupa.

Ali mengaku memperoleh informasi dugaan pungli saat dirinya menggelar reses di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Proses rekrutmen tenaga PPSU sendiri dibuka secara serentak sejak Senin, 23 Juni 2025, di 239 kelurahan se-Jakarta dengan total formasi sebanyak 1.023 orang.

"Saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wakil Gubernur. Ini zalim, sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ungkap Ali.

Ia pun mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya jajaran Inspektorat, segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk menindak tegas para pelaku.

"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya.

(Cahyono)