KPK-Muhammadiyah Perkuat Sinergi Antikorupsi Lewat Pendidikan dan Etika Publik

fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kemitraan strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dalam sebuah agenda penting yang berlangsung di Gedung Merah Putih.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyoroti urgensi menjalin kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terkait pentingnya integritas dan pemberantasan korupsi di masyarakat.

"Kolaborasi ini memperkuat langkah KPK mendorong gerakan antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi menanamkan nilai moral dan etika melalui pendidikan dan organisasi keagamaan," kata Ibnu, Selasa, 22 Juli.

"Kekuatan ini berpotensi mendorong perubahan budaya dan perilaku publik yang antikorupsi," tambahnya.

Ibnu menjelaskan, sistem pengelolaan lembaga keagamaan seperti PP Muhammadiyah dapat menjadi teladan dalam membangun sistem pendidikan yang berlandaskan kejujuran dan integritas.

Melalui kerja sama ini, KPK berharap nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama dapat terus tumbuh dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Muhammadiyah dipandang sebagai aktor kunci dalam memperkuat etika publik serta menyemai nilai-nilai integritas sejak usia dini.

"Kerjasama ini menjadi bagian strategi jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi yang mengakar," ujar Ibnu.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan korupsi. Menurutnya, perubahan harus datang tidak hanya dari tataran struktural, tetapi juga tumbuh dari masyarakat melalui peran organisasi sosial dan keagamaan.

"Pendidikan karakter menjadi instrumen penting yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan, dengan begitu pemberantasan korupsi tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi tumbuh dari akar rumput melalui organisasi publik," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas, menyambut baik langkah kolaboratif ini.

Menurut Busyro, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas bersama, dan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif, khususnya lewat jalur pendidikan dan keteladanan etis.

"Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan integritas personal adalah kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan," tegas Busyro.

Di sisi lain, Muhammadiyah juga menyampaikan kesiapannya untuk menerima mandat Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan tujuan menghadirkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, melibatkan para profesional dari internal Muhammadiyah, komunitas akademik, dan warga persyarikatan, sambil mengoptimalkan penggunaan teknologi guna menjaga kelestarian lingkungan.

(Ayu Novita)