Politik . 02/08/2025, 18:42 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengakui keprihatinannya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Ia menyayangkan fakta, Presiden Prabowo Subianto harus turun langsung menangani persoalan hukum yang, menurutnya, seharusnya bisa diselesaikan oleh lembaga penegak hukum secara mandiri.
Dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu, 2 Agustus 2025, Megawati menyampaikan kekecewaannya tanpa menjabarkan secara detail, namun pernyataannya muncul saat menyinggung Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang dianggap menjadi korban ketidakadilan.
“Aneh rasanya, persoalan seperti ini justru membutuhkan intervensi presiden. Bukankah itu seharusnya menjadi domain lembaga hukum?” ujarnya di hadapan ribuan kader PDIP dikutip dari Antara.
Sebagai tokoh yang pernah memimpin negeri ini, Megawati mengaku cukup memahami dinamika lembaga antirasuah. Ia pun mengingatkan bahwa KPK merupakan inisiatifnya saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, dan karena itu, ia merasa kecewa dengan kondisi lembaga tersebut saat ini.
Menurut Megawati, keadilan seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu dan berdiri di atas prinsip moral yang kokoh.
“Bayangkan jika hal serupa menimpa anak atau saudara kalian sendiri. Di mana lagi keadilan bisa ditemukan jika hukum tak lagi berpihak pada kebenaran?” ujarnya menekankan.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti yang disetujui DPR kepada Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus penghalangan penyidikan dan dugaan suap terkait Harun Masiku. Berkat amnesti tersebut, Hasto resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat malam (1/8/2025).
Keesokan harinya, Hasto hadir dalam Kongres PDIP, yang menjadi momen emosional bagi banyak kader. Megawati bahkan tampak meneteskan air mata saat menyambut kehadiran Hasto di tengah-tengah forum.
PT.Portal Indonesia Media