Politik . 15/08/2025, 10:51 WIB
Penulis : Khanif Lutfi | Editor : Khanif Lutfi
fin.co.id - Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia resmi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato politik yang menyoroti makna demokrasi Pancasila, peran strategis partai politik, dan urgensi reformasi sistem pemilu Indonesia.
Dalam sambutannya, Puan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat.
"Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, Demokrasi kita berakar kokoh pada sila keempat Pancasila: ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," katanya di hadapan anggota parlemen dan tamu undangan.
Puan menekankan pentingnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan sosial, bukan sekadar demokrasi prosedural.
"Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi kita: Bukan hanya tentang saya akan tetapi tentang kita. Kita yang berdaulat; kita yang sejahtera; dan kita yang berkebudayaa," ujarnya.
Puan juga menyoroti kedudukan partai politik sebagai fondasi utama dalam sistem perwakilan rakyat.
Ia menyebut bahwa partai politik bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan jembatan antara rakyat dan negara.
"Dari partailah wakil rakyat dilahirkan. Dari partailah presiden dan kepala daerah diusung. Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat," ucapnya.
Puan mengingatkan bahwa integritas dan nilai perjuangan harus menjadi ruh dalam setiap partai politik. Tanpa itu, arah kekuasaan bisa kehilangan makna.
"Partai politik adalah institusi perjuangan—yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat. Sebab, partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat," terangnya.
Isu sistem pemilu juga mendapat sorotan tajam dari Puan Maharani. Ia menyoroti bahwa sistem pemilu saat ini belum sepenuhnya merepresentasikan kedaulatan rakyat.
"Sebaik apa pun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi," paparnya.
Ia bahkan memberikan kritik dan otokritik terhadap praktik demokrasi yang kerap dipengaruhi oleh intervensi dan uang.
"Saat ini, demokrasi dalam Pemilu kita, selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan," pungkasnya.
PT.Portal Indonesia Media