Politik . 15/08/2025, 20:06 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kebijakan pemerintah yang dinilai saling bertolak belakang terkait posisi komisaris dan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara wacana penghapusan jabatan komisaris dan direksi dengan keputusan pemerintah yang justru menunjuk wakil menteri sebagai komisaris.
Menanggapi hal tersebut, Puan menilai kebijakan ini perlu dievaluasi, khususnya apabila laba yang diperoleh perusahaan tergolong kecil.
"Ya kan yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung tapi kemudian atau apa namanya keuntungannya hanya sedikit namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi," ujar Puan usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Ia menegaskan, bila BUMN memang menghasilkan keuntungan, sebaiknya dana tersebut dikembalikan kepada negara demi kesejahteraan masyarakat.
"Jadi hal itu yang menurut kami ya ada baiknya kalau keuntungan tersebut yang tadi disampaikan oleh Presiden untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Selain itu, Puan menilai kritik yang membangun bagi pemerintah harus tidak sekadar didengar, tetapi juga dipahami dan ditindaklanjuti.
"Apa yang sudah dilakukan pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini kan baru satu tahun belum sampai malah baru satu tahun kurang jadi apa yang menjadi mandat rakyat sampai saat ini sudah banyak direspon secara positif," terangnya.
"Kita bisa bersama-sama sinergi bahwa semua kritik akan menjadi satu otokritik juga bagi kami pemerintahan eksekutif legislatif judikatif dan semua lembaga negara untuk bisa sama-sama memahami kehendak rakyat," lanjutnya.
(Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media