Politik . 19/08/2025, 16:56 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Keputusan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, kembali memantik kontroversi publik. Banyak pihak mempertanyakan keadilan dari kebijakan ini, terlebih di tengah komitmen pemerintah yang berulang kali menegaskan sikap tegas terhadap korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, buka suara terkait polemik ini. Menurutnya, prinsip hukum di Indonesia harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua terpidana, termasuk koruptor, tetap memiliki hak hukum yang sama.
“Kita harus memegang prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Apakah itu kasus mencuri, pembunuhan, atau korupsi,” ujar Soedeson saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Soedeson menegaskan, remisi adalah bagian dari hak hukum seorang terpidana jika memenuhi syarat. Ia menilai, aturan hukum sudah jelas dan tidak bisa dinegosiasikan.
“Begitu yang bersangkutan dihukum, maka namanya terpidana. Terpidana berhak mendapatkan remisi. Jadi kalau kami melihat, itu bagian dari hak beliau sebagai seorang terpidana yang berkelakuan baik. Kan persamaan di depan hukum,” jelasnya.
Meski begitu, Soedeson mengakui kebijakan ini tetap memunculkan pro dan kontra, terlebih setelah pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR yang menekankan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. “Hukum itu normatif, hitam atau putih. Masalah penegakan hukum itu urusan lain, tanya instansi terkait,” pungkasnya.
Setya Novanto resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali, menjelaskan bahwa kebebasan bersyarat ini diberikan setelah adanya putusan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov pada 4 Juni 2025.
Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut dan memotong vonis dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan aturan, Setnov berhak atas pembebasan bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukuman. “Karena setelah PK, hukumannya dikurangi, maka pembebasan bersyarat jatuh pada 16 Agustus 2025,” ujar Kusnali.
Meskipun sudah bebas bersyarat, Setnov tetap dikenakan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) hingga April 2029. Selain itu, mantan Ketua DPR RI ini juga kehilangan hak politiknya selama lima tahun ke depan.
Dalam putusan MA, Setnov dijatuhi denda Rp500 juta serta uang pengganti sebesar Rp49 miliar. Kusnali menyebutkan, denda dan uang pengganti itu telah dibayarkan, sehingga Setnov bisa memenuhi syarat bebas bersyarat.
Kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto tercatat sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp2,3 triliun. Pada 2018, Pengadilan Tipikor memvonis Setnov dengan 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah disetorkan ke KPK, subsider 2 tahun penjara.
Meski kini menghirup udara bebas, warisan kasus e-KTP dan keterlibatan Setnov masih menjadi catatan kelam pemberantasan korupsi di tanah air. Publik pun akan terus mengawasi langkahnya, terutama terkait kewajiban lapor hingga beberapa tahun mendatang.
Pemberian remisi kepada Setnov memunculkan pertanyaan besar: apakah keadilan benar-benar ditegakkan secara setara di Indonesia? Bagi sebagian masyarakat, kebijakan ini dianggap melukai rasa keadilan, sementara bagi sebagian lain, hal ini dilihat sebagai penerapan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi.
Kasus ini kembali menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Akankah langkah ini memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan masyarakat? Waktu yang akan menjawabnya. (Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media