Prabowo Targetkan 30 Fakultas Kedokteran Baru Tahun Ini, Fokus Atasi Kekurangan Dokter di Indonesia

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berkomitmen menambah jumlah tenaga medis di Tanah Air dengan membuka 30 fakultas kedokteran baru di sejumlah kampus. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi minimnya jumlah dokter umum yang masih jauh dari kebutuhan.

Prabowo mengatakan hal tersebut dalam peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025. Presiden juga menyampaikan target tambahan program pendidikan spesialis dan subspesialis pada tahun depan.

"Tahun ini, kita juga akan buka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran, dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis, dan sisanya, 23 adalah prodi subspesialis. Saya ingin menambah fakultas kedokteran. Yang sekarang harus kita tambah, jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan," kata Presiden Prabowo.

"Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru. Insya Allah untuk mengejar tadi 70.000 spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000," lanjutnya.

Menurut Prabowo, tanpa langkah cepat dan terukur, Indonesia bisa membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk mengejar ketersediaan dokter.

"Kalau langkah-langkah untuk memenuhi kekurangan dokter umum dan dokter spesialis, dokter subspesialis itu segera dilakukan, maka Indonesia harus menunggu sampai 35 tahun lagi sampai akhirnya memiliki jumlah dokter yang cukup untuk merawat 280 juta lebih penduduk," ujarnya.

Presiden mengingatkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia.

"Kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi, kita harus bekerja keras," tegas Prabowo.

Ia menambahkan, kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas utama karena keduanya merupakan fondasi kesejahteraan rakyat.

"Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin, dan yang tinggal di (daerah) paling terpencil berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik," ujar Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan cermin dari demokrasi yang sesungguhnya.

"Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan yang terbaik," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih demi mewujudkan layanan publik terbaik.

"Kesehatan dan pendidikan yang baik, hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang (diperuntukkan) membeli alat-alat yang terbaik dunia harus sampai ke rakyat, dan tidak boleh ada yang merasa (lebih) di atas (daripada) golongan lain," tutup Presiden Prabowo.