Politik . 31/08/2025, 16:09 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Jakarta kembali menjadi pusat perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas terkait polemik kenaikan tunjangan DPR RI yang memicu gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo menyatakan bahwa pimpinan DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial.
Prabowo menegaskan, keputusan yang diambil DPR mencakup dua poin penting. Pertama, pencabutan kebijakan tunjangan anggota DPR RI yang belakangan menimbulkan penolakan keras dari publik. Kedua, penghentian moratorium kunjungan kerja anggota DPR RI ke luar negeri.
"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR ini, termasuk kesalahan tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja luar negeri," kata Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa para pimpinan partai politik mengambil sikap tegas terhadap anggotanya di DPR. Mulai 1 September 2025, beberapa anggota DPR yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru resmi mendapat sanksi dari partai masing-masing.
"Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," imbuhnya.
Sebelum keputusan ini diambil, gelombang aksi besar-besaran telah melanda Indonesia sejak 25 hingga 30 Agustus 2025. Ribuan massa turun ke jalan, terutama di depan Gedung DPR RI, menuntut pencabutan kebijakan kenaikan tunjangan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Kemarahan publik semakin membesar karena kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Situasi ini membuat pemerintah dan DPR harus mengambil langkah cepat untuk meredam gejolak di masyarakat.
Dalam konferensi persnya, Prabowo juga menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah bersama DPR akan mencari solusi terbaik. Ia menegaskan, segala langkah yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
Pernyataan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin aksi massa semakin meluas. Dengan pencabutan kebijakan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri, diharapkan gejolak sosial dapat segera mereda.
Keputusan mencabut kebijakan kontroversial DPR menjadi bukti adanya tekanan publik yang begitu besar. Situasi ini juga menunjukkan bagaimana aspirasi rakyat bisa berpengaruh terhadap keputusan politik di tingkat tinggi.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari DPR dan partai politik terhadap kebijakan baru tersebut. Apakah langkah ini cukup meredakan kemarahan rakyat, atau justru akan membuka babak baru dalam dinamika politik nasional?
Satu hal yang pasti, pencabutan kebijakan ini menjadi titik balik penting bagi DPR RI dalam memperbaiki citra di mata masyarakat. Tekanan dari rakyat yang tak terbendung telah membuktikan bahwa suara publik tetap menjadi penentu arah kebijakan negara. (Anisha Aprilia)
PT.Portal Indonesia Media