Politik . 01/09/2025, 21:57 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id — Polemik tunjangan anggota DPR RI kembali memanas. Presiden RI Prabowo Subianto memastikan sejumlah kebijakan kontroversial di DPR bakal dihentikan, termasuk soal besaran tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari kalangan legislatif, salah satunya Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan pimpinan DPR telah menyampaikan komitmen untuk mencabut beberapa kebijakan yang selama ini menuai sorotan publik. Kebijakan yang dimaksud mencakup penghentian tunjangan anggota DPR dan pembatasan perjalanan kerja luar negeri.
“Pimpinan DPR sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk soal tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri,” ujar Prabowo.
Said Abdullah, yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR, menegaskan bahwa persoalan tunjangan bukan sekadar rasionalitas pengelolaan anggaran, tetapi juga soal etika. Menurutnya, keputusan apapun terkait keuangan negara harus mempertimbangkan empati dan simpati terhadap rakyat.
“Yang pertama saya sudah menyampaikan setop tunjangan perumahan. Karena ini bukan semata soal rasionalitas, tapi soal etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas DPR,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Said juga menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan tunjangan dan fasilitas dewan akan dikembalikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Ia menyebut langkah ini penting agar tata kelola menjadi lebih transparan dan sesuai dengan arahan pimpinan dewan.
“Oleh karenanya agar tata kelolanya sempurna, akan dikembalikan dan secepatnya BURT guna melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan soal alokasi anggaran yang sudah terlanjur dianggarkan untuk tunjangan perumahan dan rumah dinas anggota DPR, Said menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari BURT DPR.
“Ya kita tunggu keputusan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat,” ucapnya.
Kontroversi tunjangan DPR ini memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen wakil rakyat terhadap transparansi dan kesederhanaan di tengah sorotan publik. Langkah Presiden Prabowo yang menegaskan penghentian tunjangan dan moratorium perjalanan dinas dianggap sebagai sinyal tegas bahwa pemerintah ingin membersihkan citra lembaga legislatif.
Namun, kritik dari kalangan internal DPR, seperti disampaikan Said Abdullah, menunjukkan masih ada tarik-menarik kepentingan antara etika, rasionalitas anggaran, dan kenyamanan fasilitas dewan. Publik kini menanti konsistensi DPR dalam menindaklanjuti janji pencabutan tunjangan, sekaligus transparansi dalam tata kelola anggarannya.
Keputusan ini akan menjadi ujian besar bagi DPR RI, apakah mereka benar-benar mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. (Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media