Politik . 05/09/2025, 21:09 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Aksi massa di Kompleks Parlemen Senayan kembali menguatkan sorotan publik terhadap DPR RI. Kali ini, fokus utama tuntutan rakyat bukan hanya soal transparansi, tetapi juga penghapusan tunjangan pejabat dan pengendalian harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan masyarakat.
Pada Kamis, 4 September 2025, massa aksi yang tergabung dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat mendatangi Gerbang Pancasila DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, ditugaskan untuk menerima aspirasi tersebut. Keduanya hadir mewakili pimpinan DPR, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Gelombang massa, yang banyak diikuti influencer, menuntut DPR meninjau ulang berbagai fasilitas yang dinilai tidak relevan. Selain isu tunjangan, mereka juga menyoroti harga bahan pokok yang terus naik, impor pangan yang dianggap tidak mendesak, serta rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Bagi mereka, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama lembaga legislatif.
Andre Rosiade menegaskan DPR sudah sepakat untuk menghapus tunjangan tertentu yang diprotes masyarakat. Ia juga menyebut ada rencana transformasi tunjangan kerja luar negeri agar lebih sesuai dengan kebutuhan nyata. “Kami tegaskan kembali, DPR terbuka terhadap aspirasi publik. Tunjangan yang dianggap tidak relevan akan dievaluasi,” katanya di depan massa.
Sehari setelah aksi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan komitmen lembaganya untuk memperkuat transparansi. Ia menyebut kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Menurut Dasco, keterbukaan akan menjadi prinsip utama dalam pembahasan legislasi dan kebijakan ke depan.
Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa perjuangan menurunkan harga beras, minyak goreng, dan gula menjadi hal mendesak. Ia juga menolak impor pangan yang tak mendesak dan meminta rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan. Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa sebelumnya yang ia sebut sebagai “September Gelap”.
Tuntutan rakyat terbagi dua: jangka pendek hingga 5 September 2025 dan jangka panjang sampai 31 Agustus 2026. Poin utama di antaranya pembentukan tim investigasi kasus kekerasan aparat, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, hingga reformasi besar-besaran DPR. Dari sisi ekonomi, masyarakat menuntut upah layak, pencegahan PHK massal, dan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
Gelombang aspirasi ini menandai momentum krusial dalam hubungan antara rakyat dan DPR. Dengan isu tunjangan dan harga pokok yang semakin menekan masyarakat, publik kini menunggu langkah nyata dewan untuk membuktikan bahwa mereka berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan politik internal. (Fajar Ilman)
PT.Portal Indonesia Media