Megapolitan . 12/09/2025, 19:02 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
“Pemerintah Provinsi Jakarta tentunya bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana aktivitas nelayan dan warga itu tidak terganggu dan tidak terdampak. Kami akan panggil pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi dan jaminan akses bagi nelayan,”
jelasnya.
Keluhan Nelayan: Akses ke Laut Tertutup, Biaya Operasional Meningkat
Permasalahan mencuat setelah beredarnya video keluhan dari nelayan setempat yang mengungkap dampak negatif dari pembangunan tanggul tersebut. Dalam video tersebut, mereka menyampaikan bahwa tanggul sepanjang 2 hingga 3 kilometer membatasi akses mereka ke laut. Akibatnya, nelayan terpaksa menempuh rute lebih jauh dan harus mengeluarkan biaya bahan bakar yang lebih besar.
(Cahyono)
PT.Portal Indonesia Media