Kejagung dan Kementerian PKP Teken Nota Kesepahaman Perkuat Pengawasan Program Perumahan
Kesepakatan ini menjadi tindak lanjut atas pendampingan program penyediaan lahan tempat tinggal oleh Kementerian PKP.
Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi pijakan penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perumahan dan permukiman, sekaligus mengawal program prioritas nasional dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.
Berita Terkait
Hukum dan Kriminal
Belum Ada Tersangka, Kasus Jual Beli Jabatan ASN Bogor Jalan di Tempat?
Hukum dan Kriminal