.png)
fin.co.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah dua wakil menteri baru, masing-masing di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Prasetyo, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Untuk Wakil Menteri Kesehatan, Presiden menilai beban kerja di Kemenkes sangat besar, termasuk untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, beliau memutuskan menambah satu Wamenkes,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Prasetyo menuturkan bahwa penambahan wakil menteri di Kemendagri dilakukan guna memperkuat koordinasi dan pembinaan pembangunan di daerah. Dengan luasnya wilayah Indonesia, Presiden menilai dibutuhkan tenaga tambahan agar pengawasan dan pelayanan terhadap daerah dapat berjalan optimal.
“Kita tahu negara kita sangat besar, terdiri dari 514 kabupaten dan 38 provinsi. Dalam rangka memastikan pembangunan di setiap daerah berjalan dengan baik dan lancar, Presiden menilai perlu ada tambahan kekuatan di Kemendagri dengan mengangkat satu wakil menteri lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua wakil menteri baru, yaitu Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
Dengan pelantikan ini, Kemendagri kini memiliki tiga wakil menteri, yakni Bima Arya, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Sementara Kemenkes kini diperkuat dua wakil menteri, yakni Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus Octavianus.
Prasetyo menegaskan, penambahan posisi ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat dijalankan dengan lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung bagi rakyat.
“Langkah ini adalah bentuk keseriusan Presiden dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Tujuannya sederhana: agar pelayanan publik dan program-program strategis nasional berjalan semakin baik,” pungkasnya.
(Anisha Aprilia)
