Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun

fin.co.id - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga hingga penghujung 2026, meskipun kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi menambah kebutuhan anggaran subsidi energi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil.

Harga ICP Naik, Kebutuhan Subsidi Energi Diperhitungkan

Bahlil menjelaskan, pemerintah masih menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, harga ICP berada di kisaran 92 dolar AS per barel. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam APBN yang berada di sekitar 70 dolar AS per barel.

Meski harga minyak mentah terus meningkat, pemerintah memperkirakan harga ICP berpotensi tetap berada di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut. Namun, kenaikan harga tersebut dapat menambah kebutuhan anggaran yang harus disiapkan untuk menanggung subsidi energi agar harga BBM bersubsidi tidak berubah.

"Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.

Penerimaan Batu Bara Diproyeksikan Lampaui Target

Selain membahas harga BBM subsidi, Bahlil memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut. Salah satu hal yang disampaikan ialah proyeksi penerimaan negara dari sektor batu bara yang diperkirakan melampaui target.

Menurut Bahlil, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara yang ditargetkan sebesar Rp133 triliun diproyeksikan menembus lebih dari Rp160 triliun.

Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan mencapai 27 miliar dolar AS diperkirakan dapat melampaui 30 miliar dolar AS.