DBH Dipotong, Pramono Tetap Tambah Kuota Penerima KJP Plus dan KJMU

fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dikurangi, meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan.

Dampak dari pemotongan DBH tersebut membuat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 turun dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Namun, Pramono menegaskan, pihaknya akan melakukan efisiensi di sejumlah pos anggaran yang tidak mendesak, tanpa mengurangi program pendidikan yang menjadi prioritas utama.

“Program pendidikan tidak boleh berkurang, bahkan bertambah. Saya berkeinginan KJMU nanti tidak hanya untuk S1, tapi juga bisa untuk S2 dan S3,” ujar Pramono saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.

Saat ini, penerima KJP Plus tercatat sebanyak 707 ribu siswa, sementara KJMU telah diberikan kepada 16.979 mahasiswa.

Selain itu, Pemprov DKI juga tetap melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga kurang mampu dengan menggandeng Baznas Bazis DKI.

“Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 6.652 ijazah dapat diputihkan demi membantu warga yang belum mampu menebus ijazahnya,” jelas Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga memaparkan berbagai capaian pembangunan di bidang infrastruktur transportasi publik.

Program TransJabodetabek kini telah menghubungkan berbagai wilayah penyangga ke pusat kota, seperti Alam Sutera–Blok M, Bekasi–Dukuh Atas, hingga Bogor–Blok M, dengan jumlah pengguna harian hampir 100 ribu penumpang.

Di sisi lain, Pemprov DKI terus mengembangkan ruang publik hijau yang lebih inklusif dan ramah warga. Salah satunya melalui rencana pembangunan taman terpadu di kawasan Selatan yang akan menggabungkan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser menjadi satu kawasan rekreasi lengkap dengan jogging track.

Pramono juga memastikan kelanjutan sejumlah proyek strategis yang sempat tertunda, termasuk revitalisasi lahan monorel di Rasuna Said dan Senayan, serta pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras milik Pemprov DKI di atas lahan seluas 3,6 hektare.

“Mudah-mudahan dalam satu atau dua tahun ke depan, pembangunan yang kami lakukan dapat membuat Jakarta lebih aman, nyaman, dan bisa dinikmati seluruh warganya. Tugas Pemprov DKI adalah menghadirkan ruang bagi warga untuk hidup lebih aman, nyaman, dan bahagia,” pungkas Pramono.

(Cahyono)