SKK Migas Sumbagsel Ajak Wartawan Jadi Mitra Kritis dalam Pengawasan Industri Hulu Migas

Dalam forum yang sama, perwakilan dari Serelaya Merangin Dua, Salwaluma, atau Luna, menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi masyarakat tentang energi. Ia menyebut, media seharusnya tidak hanya fokus pada pemberitaan proyek migas, tetapi juga pada aspek pemahaman publik terhadap energi berkelanjutan.

“Wartawan bukan hanya penyampai berita, tetapi juga agen perubahan yang membawa edukasi dan pencerahan bagi masyarakat,” kata Luna.

Senada dengan itu, Ketua Forum Wartawan Kementerian ESDM sekaligus Pemimpin Redaksi Fin.co.id, Sigit Nugroho, menilai kolaborasi antara media dan lembaga energi sangat krusial dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Media Jadi Penopang Ketahanan Energi Nasional

Menurut Sigit, isu energi tidak hanya soal eksplorasi dan produksi, tetapi juga soal komunikasi publik. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam menjaga kemandirian energi sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk media massa.

“Isu energi adalah isu strategis. Ketahanan dan kemandirian energi membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk media massa yang menjadi indikator keberhasilan komunikasi program pemerintah,” tuturnya.

Acara Media Gathering ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara SKK Migas, perusahaan kontraktor, dan insan media. Melalui kerja sama yang transparan, sektor hulu migas diharapkan bisa berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Kolaborasi untuk Masa Depan Energi yang Berkelanjutan

Ke depan, SKK Migas Sumbagsel berkomitmen memperluas ruang partisipasi publik melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan jurnalis daerah. Dengan informasi yang akurat dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya energi yang berkelanjutan bagi masa depan bangsa.

Kolaborasi antara SKK Migas dan media bukan hanya soal publikasi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan literasi energi yang kuat demi mendukung ketahanan nasional. (*)