PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLT Tambahan Rp300 Ribu untuk 35 Juta Keluarga

fin.co.id – PT Pos Indonesia memastikan kesiapan penuh dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT tambahan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), perusahaan pelat merah itu tengah melakukan sinkronisasi dan validasi data penerima manfaat agar bantuan tersalurkan tepat sasaran dan sesuai jadwal.

Program BLTS merupakan bagian dari Program Perlindungan Sosial 2025 yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

Bantuan akan diberikan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika rata-rata satu keluarga terdiri dari empat anggota, maka program ini akan menjangkau sekitar 140 juta penduduk Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menegaskan kesiapan perusahaan dalam menyalurkan bantuan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun aplikasi digital untuk mempercepat proses distribusi.

“Kami, Pos Indonesia, siap menyalurkan BLTS ini. Saat ini kami terus melakukan persiapan, baik SDM, sistem, maupun aplikasi, sambil menunggu data final dari Kemensos, terutama untuk penerima yang belum memiliki rekening,” ujar Haris di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Oktober 2025.

Dari total penerima, tercatat 18,9 juta KPM belum memiliki rekening bansos reguler. Untuk kelompok tersebut, PT Pos akan menjadi pihak utama yang menyalurkan bantuan tunai secara langsung ke masyarakat.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Kemensos kini tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima di lapangan, bekerja sama dengan para pendamping sosial di daerah.

“Sejak dua hari lalu, daerah terus melakukan verifikasi ke lapangan. Hingga hari ini sudah ada lebih dari 180 ribu KPM yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan,” ujar Gus Ipul.

Ia menargetkan proses verifikasi selesai dalam waktu dekat, agar bantuan bisa segera disalurkan sesuai jadwal.

“Kita harus menyelesaikan verifikasi bulan ini atau bulan depan, karena bantuan ini untuk Oktober, November, dan Desember,” tambahnya.

Kemensos menegaskan bahwa kerja sama dengan PT Pos Indonesia merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial. Melalui sistem digital dan integrasi data nasional, pemerintah berharap penyaluran BLTS berlangsung efisien, merata, dan bebas tumpang tindih.

Dengan dukungan jaringan distribusi luas PT Pos Indonesia, pemerintah optimistis BLT tambahan Rp300 ribu per bulan ini akan memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Tanah Air.

(Dimas Rafi)