Ekonomi . 27/10/2025, 18:58 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
fin.co.id - Kabar mengenai biaya ibadah haji selalu menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia. Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 telah ditetapkan sebesar Rp89,41 juta. Dari jumlah tersebut, jemaah menanggung langsung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,43 juta, yang berarti mereka perlu menyiapkan dana pelunasan sekitar Rp30 jutaan menjelang keberangkatan. Sisa Rp33,97 juta ditanggung dari nilai manfaat dana haji.
Meskipun terjadi penurunan biaya sebesar Rp4,5 juta dibandingkan tahun sebelumnya, masyarakat dan DPR masih memiliki harapan besar. Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, secara terbuka mengungkapkan keinginan parlemen agar biaya haji tahun depan bisa lebih ringan lagi.
"Kita berharap bahwasannya, kan kemarin kita sudah menurunkan harga Rp4.500.000, harapan kita bisa turun lagi, cuma tidak mengurangi kualitas," kata Aprozi di Kompleks Parlemen, Senin, 27 Oktober 2025.
Pernyataan ini jelas memberikan angin segar bagi calon jemaah. Namun, Aparozi memberikan catatan penting: penurunan biaya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan haji di Tanah Suci. Prioritas utama harus tetap menjaga kenyamanan, keamanan, dan kelancaran ibadah jemaah.
Aprozi Alam menyebut bahwa penyelenggaraan haji 2025 akan menjadi pelajaran berharga yang harus dievaluasi secara menyeluruh oleh DPR dan Pemerintah. Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi di Arab Saudi.
"Dengan adanya kementerian baru, kementerian haji dan umrah, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti yang kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu," harapnya.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi titik balik yang krusial. Aprozi berharap kementerian yang terfokus ini dapat mengatasi masalah klasik dalam penyelenggaraan haji. Dengan fokus yang lebih tajam, urusan haji dan umrah tidak lagi menjadi 'tambahan' dari urusan kementerian lain, melainkan sebuah agenda prioritas nasional yang dikelola secara profesional.
Fokus yang terpisah ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran menjadi lebih optimal. Kementerian baru ini diharapkan dapat menyusun strategi jangka panjang yang lebih baik, terutama dalam negosiasi harga layanan di Arab Saudi.
Aprozi Alam menunjukkan keyakinan tinggi bahwa penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 akan berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Optimisme ini didasarkan pada sinergi antara SDM yang sudah berpengalaman dan kehadiran personel baru di kementerian khusus ini.
"Saya yakin dan percaya dengan sumber daya manusia yang perpanduan antara penyelenggara yang lama diambil dari ditjen haji dan ditambah dengan sumber daya manusia yang baru, tentu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi penyelenggaraan haji di Arab Saudi pada tahun 2026," ungkapnya.
Perpaduan ini menciptakan kekuatan ganda. SDM yang lama (dari Direktorat Jenderal Haji) membawa pengalaman dan pemahaman mendalam tentang logistik dan birokrasi penyelenggaraan haji di Saudi, sementara SDM baru membawa inovasi, semangat reformasi, dan pendekatan manajerial yang modern.
Jika manajemen internal di Kementerian Haji dan Umrah berjalan solid, dampaknya akan terasa langsung pada efisiensi biaya dan peningkatan kualitas layanan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan harapan DPR: BPIH 2026 yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas ibadah.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media