.png)
fin.co.id - Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI akan membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa malam 28 Oktober 2025.
Namun berbeda dari biasanya, rapat kali ini dilakukan secara tertutup dari publik dan media.
Langkah ini sontak menarik perhatian, terutama karena keputusan mengenai biaya haji selalu menjadi topik sensitif dan disorot jutaan calon jemaah haji di Indonesia
Rapat Tertutup untuk Hindari Spekulasi Harga
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan alasan utama mengapa rapat pembahasan biaya haji 2026 digelar tertutup.
Menurutnya, hal itu merupakan langkah strategis untuk menghindari permainan harga atau spekulasi oleh pihak-pihak di Arab Saudi, yang kerap memanfaatkan informasi biaya haji Indonesia untuk menaikkan harga akomodasi dan layanan di Tanah Suci.
“Kami paham itu dari DPR, karena memang pertama kita menghindari spekulasi permainan harga di Saudi Arabia,” ujar Dahnil kepada wartawan di kompleks DPR RI.
Ia menambahkan, kebocoran informasi mengenai rincian biaya haji bisa berdampak besar terhadap naiknya harga sewa hotel, transportasi, hingga konsumsi jemaah di Mekah dan Madinah.
“Biasanya itu kalau sudah tahu harga kita berapa, kemudian tiba-tiba tempat akomodasi atau lokasi yang mau kita tuju jadi spekulasi lebih tinggi. Tiba-tiba dinaikinlah, banyak calolah,” lanjutnya.
Cegah Campur Tangan “Mafia Haji”
Selain alasan ekonomi, Dahnil juga menegaskan bahwa keputusan rapat tertutup dilakukan demi menghindari campur tangan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang selama ini dikenal sebagai “mafia haji”.
