Presiden Prabowo Minta Menteri Cari Solusi Terbaik untuk Atasi Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk segera menyusun skema terbaik dalam menyelesaikan masalah utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh, termasuk menghitung detail angkanya dan menyiapkan berbagai skenario penyelesaian yang paling realistis bagi pemerintah.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (29/10) malam, sebagaimana dijelaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam.

“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Mensesneg Prasetyo Hadi sendiri.

Menurut Prasetyo, pembahasan dalam rapat itu tidak hanya mencakup skema pembayaran utang Whoosh, tetapi juga kemungkinan untuk meminta kelonggaran waktu dari pihak kreditur.

“Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, fokus pemerintah tidak hanya terbatas pada proyek kereta cepat Whoosh, tetapi juga mencakup peningkatan sektor transportasi nasional secara keseluruhan.

“Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambungnya.

Pemerintah Tegaskan Utang Bukan Beban APBN

Masalah utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp116 triliun memang menjadi perhatian publik. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh.

Menurutnya, tanggungan tersebut merupakan beban BUMN yang terlibat langsung dalam proyek, bukan tanggung jawab fiskal negara.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, CEO Danantara dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang Whoosh masih berlangsung dengan pihak China.

“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.

Tim dari Danantara dijadwalkan melanjutkan pembahasan tersebut bersama Pemerintah China dan perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk mencari kesepakatan terbaik terkait restrukturisasi pinjaman proyek strategis nasional itu.