Said Abdullah Sentil Menkeu: Alasan Dana Daerah Nganggur di Bank Tak Masuk Akal

fin.co.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengkritik pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta maaf kepada pemerintah daerah (pemda) terkait polemik pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026. Menurut Said, alasan Purbaya yang menuding adanya dana daerah yang mengendap di bank sebagai dasar kebijakan pemangkasan TKD dinilai tidak logis.

“Kalau selama ini saya 13 tahun di badan anggaran. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 4 November 2025.

Ia menepis anggapan bahwa dana yang tersimpan di bank menjadi tanda daerah tak menggunakan anggarannya. Said menjelaskan bahwa kondisi tersebut justru bagian dari proses pelaksanaan program daerah.

“Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank. Itu kan bagian dari proses, program-program yang masih yang sudah, sedang dan akan dijalankan,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan, mustahil ada pemda yang sengaja membiarkan anggarannya mengendap tanpa digunakan. “Pasti habis anggarannya, tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” kata Said.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah pusat justru membuat sebagian besar daerah mengalami pengurangan dana. Karena itu, tudingan bahwa daerah sengaja menahan dana dianggap tak masuk akal.

“Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah usai menuai polemik atas kebijakan pemotongan TKD dalam rancangan APBN 2026.

Ia menegaskan, langkah itu bukan karena sentimen terhadap daerah, melainkan upaya untuk mempercepat perputaran ekonomi di berbagai wilayah.

“Terus abis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2025.

(Fajar Ilman)